Pertanggungjawaban Perdata Notaris atau PPAT atas Kecerobohan Berat (Culpa Lata) dalam Verifikasi Objek Harta Bersama pada Akta Pembagian Hak Bersama (APHB) Pasca-Perceraian
DOI:
https://doi.org/10.71417/jca.v3i2.2425Keywords:
pertanggungjawaban perdata; notaris; PPAT; culpa lata; APHB; harta bersama.Abstract
Akta Pembagian Hak Bersama (APHB) merupakan instrumen hukum dalam pembagian hak bersama atas tanah, termasuk dalam penyelesaian harta bersama setelah perceraian apabila persyaratan hukum yang berlaku telah dipenuhi. Pembuatan APHB membutuhkan ketelitian dalam memeriksa identitas para pihak, status yuridis objek, dasar pembagian harta, dan kesesuaian dokumen pertanahan. Kelalaian serius dalam proses verifikasi dapat menimbulkan sengketa kepemilikan, kerugian ekonomi, serta ketidakpastian hukum bagi mantan pasangan suami istri maupun pihak ketiga. Penelitian ini bertujuan menganalisis dasar dan batas pertanggungjawaban perdata atas kecerobohan berat (culpa lata) dalam verifikasi objek harta bersama serta merumuskan langkah pencegahan yang sesuai dengan kewenangan pejabat pembuat akta. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Bahan hukum dianalisis secara kualitatif melalui penafsiran sistematis terhadap hukum perdata, hukum perkawinan, hukum jabatan notaris, jabatan PPAT, dan peraturan pendaftaran tanah. Hasil analisis menunjukkan bahwa pertanggungjawaban perdata harus ditentukan melalui pembuktian perbuatan melawan hukum, kesalahan, kerugian, dan hubungan sebab akibat. Kecerobohan berat tidak dapat disimpulkan hanya karena munculnya sengketa setelah akta dibuat, tetapi perlu dinilai berdasarkan kewajiban jabatan, tingkat penyimpangan dari standar kehati-hatian, dan ketidaksesuaian yang seharusnya dapat diketahui melalui pemeriksaan yang patut. Artikel ini mengusulkan model verifikasi bertahap yang menekankan pemeriksaan identitas, status harta bersama, data pertanahan, kesepakatan pembagian, dan dokumentasi pemeriksaan untuk memperkuat perlindungan hukum bagi para pihak.
Downloads
References
Acik Frinshina Zahra dan Lutfian Ubaidillah. “pertanggungjawaban hukum pejabat pembuat akta tanah (ppat) atas kelalaian penyelesaian balik nama hak atas tanah.” Journal of Golden Generation Legal Science 2, no. 2 (2026).
Aslan Noor, Adinda Amalia Putr, Frida Julianti, Muhammad Azka Izzaturrahman Zulkarnain, Sukmawati Lumbantoruan, dan Zahra Ardhanie Praidno. “The Prudential Principle of Land Deed Officials in Addressing Defects of Consent in Deeds of Division of Joint Rights over Marital Joint Property.” HSS (Journal of Humanities and Social Studies) (SI) 10, no. 1 (2026).
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1365–1366.
Naoval Mauladani Hartono dan Kholis Raisah. Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta Berkaitan dengan Pertanahan. 16, no. 2 (2023): 141–49.
Nesha Sakina dan Budi Santoso. “Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta Otentik yang Mengandung Keterangan Palsu.” Notarius 17, no. 3 (2024): 2415–29.
Nyoman Triashari Satyaning Suci dan Dewa Ayu Dian Sawitri. “Pertanggungjawaban Hukum Notaris atas Kelalaian dalam Verifikasi Status Tanah Sengketa pada Proses Jual Beli Tanah.” Jurnal Media Akademik 3, no. 10 (2025).
Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 beserta perubahannya.
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016.
Peter Mahmud Marzuki. Penelitian Hukum. (Jakarta: Kencana, 2021.
Rafii, Muhammad, dan Rifqi Ridlo Phahlevy. “Enforcement of Procedures for Transfer of Land Rights Due to Joint Rights Distribution Deeds : A Study of the National Land Agency of Sidoarjo: Penegakan Prosedur Peralihan Hak Atas Tanah Akibat Akta Pembagian Hak Bersama : Studi Badan Pertanahan Nasional Sidoarjo.” Indonesian Journal of Law and Economics Review 21, no. 2 (2026). https://doi.org/10.21070/ijler.v21i2.1697.
Rafii, Muhammad, dan Rifqi Ridlo Phahlevy. “Enforcement of Procedures for Transfer of Land Rights Due to Joint Rights Distribution Deeds : A Study of the National Land Agency of Sidoarjo: Penegakan Prosedur Peralihan Hak Atas Tanah Akibat Akta Pembagian Hak Bersama : Studi Badan Pertanahan Nasional Sidoarjo.” Indonesian Journal of Law and Economics Review 21, no. 2 (2026). https://doi.org/10.21070/ijler.v21i2.1697.
Ritsye Ereinne Lerrick. “Pertanggungjawaban Notaris atas Kelalaian Dalam Profesionalitas Menjalankan Pekerjaan,.” Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan 21, no. 3 (2023): 1021–33.
Rosiana Rahmadani Sabrina dan Aisyah Ayu Musyafah. “Pertanggung Jawaban Notaris dalam Kesalahan Pembuatan Akta.” Notarius 17, no. 2 (2024).
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 35 dan Pasal 37.
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014.
Downloads
Published
Issue
Section
License
Copyright (c) 2026 Yopi Nur Wahyuningsih, Rif’ah Roihanah, Wawan Ali Suhudi (Author)

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.










