Politik Hukum Dualisme Surat Keterangan Waris (SKW) bagi WNI Muslim: Batas Kewenangan Notaris, Kompetensi Pengadilan Agama, dan Kepastian Hukum Administrasi Pertanahan

Authors

  • Muhtadin Universitas Islam Negeri Kiai Ageng Muhammad Besari Ponorogo Author
  • Rif'ah Roihanah UIN Kiai Ageng Muhammad Besari Ponorogo Author
  • Wawan Ali Suhudi UIN Kiai Ageng Muhammad Besari Ponorogo Author

DOI:

https://doi.org/10.71417/jca.v3i2.2402

Keywords:

Politik Hukum , Surat Keterangan Waris, Notaris, Pengadillan Agama, Hukum Kewarisan Islam, Administrasi Pertanahan

Abstract

Surat Keterangan Waris (SKW) mempunyai posisi strategis dalam proses pembuktian kedudukan seseorang sebagai ahli waris sekaligus dalam administrasi peralihan hak atas harta peninggalan, khususnya hak atas tanah. Persoalan muncul karena sistem hukum Indonesia secara historis mengenal pluralitas hukum kewarisan sekaligus pluralitas lembaga dan dokumen pembuktian ahli waris. Perubahan Pasal 111 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2021 telah membuka enam bentuk tanda bukti sebagai ahli waris, termasuk akta keterangan hak mewaris yang dibuat Notaris dan penetapan pengadilan. Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai kedudukan Notaris ketika berhadapan dengan WNI Muslim yang secara materiil tunduk pada hukum kewarisan Islam dan secara yuridis berada dalam kewenangan absolut Pengadilan Agama. Artikel ini bertujuan menganalisis politik hukum pengaturan SKW bagi WNI Muslim, batas kewenangan Notaris, potensi diskriminasi dalam administrasi pertanahan, serta kedudukan penetapan ahli waris Pengadilan Agama dalam memberikan kepastian hukum. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, historis, dan sinkronisasi hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Permen ATR/BPN Nomor 16 Tahun 2021 pada dasarnya telah meninggalkan paradigma penggolongan penduduk dalam pembuktian ahli waris. Namun, pluralitas dokumen dan perbedaan praktik administrasi masih berpotensi menimbulkan ketidakseragaman. Notaris berwenang membuat akta autentik sepanjang memenuhi batas kewenangannya, tetapi tidak menggantikan kewenangan Pengadilan Agama dalam memberikan penetapan yudisial mengenai siapa ahli waris dan bagian masing-masing menurut hukum Islam. Oleh karena itu, harmonisasi antara hukum kenotariatan, hukum kewarisan Islam, dan hukum administrasi pertanahan diperlukan untuk membangun sistem pembuktian waris yang nondiskriminatif, sederhana, dan memberikan kepastian hukum.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Adjie, H. (2014). Hukum notaris Indonesia: Tafsir tematik terhadap UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. (Bandung: Refika Aditama, 2008), 81–82.

Agustiningrum, N., Widhiyanti, H. N., & Kawuryan, E. S. (2025). Kewenangan notaris membuat surat keterangan waris sebagai tanda bukti ahli waris. Jurnal Magister Hukum Udayana, 14(1), 218–233. https://doi.org/10.24843/JMHU.2025.v14.i01.p12

Ardianti, E. O. K. (2023). Pelaksanaan pengurusan surat keterangan waris terhadap tiga golongan penduduk di Indonesia setelah berlakunya PMA Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Studi di Kota Semarang). Jurnal Hukum, Politik dan Kekuasaan, 3(2), 205–215. https://doi.org/10.24167/jhpk.v3i2.7193

Ibrahim, J. (2007). Teori dan metodologi penelitian hukum normatif. Bayumedia Publishing.

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (1991).

Lailawati, F. D. (2020). Penghapusan diskriminasi, ras, dan etnis pembuatan surat keterangan waris yang didasarkan pada penggolongan penduduk. Jurnal Cakrawala Hukum, 11(1), 12–20. https://doi.org/10.26905/idjch.v11i1.4051

Mahfud MD, M. (2010). Politik hukum di Indonesia (Edisi revisi). Rajawali Pers.

Marzuki, P. M. (2021). Penelitian hukum (Edisi revisi). Kencana.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 953 (2021).

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3696 (1997).

Putusan Mahkamah Agung Nomor 29 P/HUM/2022 (2022).

Soekanto, S., & Mamudji, S. (2015). Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat. Rajawali Pers.

Tonggiroh, J. P. (2023). Peran notaris dalam pembuatan surat keterangan waris terkait penggolongan penduduk di Indonesia. Officium Notarium, 2(1), 99–109. https://doi.org/10.20885/JON.vol2.iss1.art11

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (1945).

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (2014). Pasal 15 ayat (1).

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, 2006 Lembaran Negara Republik Indonesia (2006)

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 170 (2008).

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (2009). Pasal 1 angka 1

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, 2009 Lembaran Negara Republik Indonesia 14 (2009).

Downloads

Published

2026-11-08

How to Cite

Politik Hukum Dualisme Surat Keterangan Waris (SKW) bagi WNI Muslim: Batas Kewenangan Notaris, Kompetensi Pengadilan Agama, dan Kepastian Hukum Administrasi Pertanahan. (2026). Jurnal Cakrawala Akademika, 3(2), 463-471. https://doi.org/10.71417/jca.v3i2.2402

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >> 

Similar Articles

1-10 of 195

You may also start an advanced similarity search for this article.