Degredasi Akta Notaris Menjadi Surat di Bawah Tangan dalam Sengketa Wasiat dan Hibah: Uji Kompleksitas Pembuktian Formal-Materiel di Pengadilan Agama
DOI:
https://doi.org/10.71417/jca.v3i2.2411Keywords:
Akta Notaris, Degradasi Akta, Pembuktian Formal, Pembuktian Materiil, Wasiat, hibahAbstract
Penelitian ini bertujuan menganalisis degradasi akta Notaris menjadi akta di bawah tangan dalam sengketa wasiat dan hibah, khususnya ditinjau dari aspek pembuktian formal dan materiil di Pengadilan Agama. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa degradasi akta ditentukan oleh kewenangan Notaris, pemenuhan persyaratan formal, bentuk akta, serta hasil pembuktian di persidangan. Cacat formal tertentu dapat menghilangkan sifat autentik akta berdasarkan Pasal 1869 KUHPerdata, sedangkan cacat materiil berkaitan dengan keabsahan substansi wasiat atau hibah. Degradasi akta tidak secara otomatis menyebabkan batalnya perbuatan hukum, sehingga hakim perlu membedakan antara kedudukan akta sebagai alat bukti dan keabsahan perbuatan hukum yang dituangkan di dalamnya. Implikasi hukum bagi para pihak adalah berkurangnya kekuatan pembuktian akta yang terdegradasi serta perlunya alat bukti pendukung untuk membuktikan hak yang disengketakan.
Downloads
References
Admin. (n.d.). Putusan perkara kasasi Nomor 558 K/Ag/2017. Diakses 28 September 2026, dari https://bsdk.mahkamahagung.go.id/id/component/k2/item/43-putusan-perkara-kasasi-nomor-558-k-ag-2017
Afriansyah, M. A., Rosmidah, & Syamsir. (2026). Akibat hukum cacat formil dan cacat materiil pada akta notaris dalam pembuktian hukum di Indonesia. SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah, 5(3), 2470–2484.
Bakri, K., Meliza, Pulungan, I. A., Mudar, A. N., & Keumala, D. (2026). Buku ajar hukum perdata. PT Sonpedia Publishing Indonesia.
Chairunnisa, F. S., & Mediawati, N. F. (2026). Notarial deed cancellation and legal liability in civil disputes: Pembatalan akta notaris dan tanggung jawab hukum dalam sengketa perdata. Indonesian Journal of Law and Economics Review, 21(1).
Danindra, G. B. A., & Putra, I. M. W. (2026). Kekuatan pembuktian akta notaris dalam sengketa jual beli yang didalilkan simulasi utang-piutang. Acta Comitas: Jurnal Hukum Kenotariatan, 11(2), 313–330.
Halaman:KUHPerdata.pdf/336. (n.d.). Wikisumber bahasa Indonesia. Diakses 28 September 2026, dari https://id.wikisource.org/wiki/Halaman:KUHPerdata.pdf/336
Krisnayanti, G. A. S., & Purwanto, I. W. N. (2026). Kekuatan pembuktian akta notaris menurut Undang-Undang Jabatan Notaris: Studi Putusan Nomor 3466 K/Pdt/2016. Acta Comitas: Jurnal Hukum Kenotariatan, 11(2), 404–419.
Kristiawanto. (2022). Memahami penelitian hukum normatif. Prenada Media.
Maharani, A. T. (2021). Kekuatan pembuktian akta notaris terkait ketidakcakapan penghadap setelah penandatanganan akta. Officium Notarium, 1(1), 1–10.
Mirfa, E. (n.d.). Analisis penyebab dan dampak hukum degradasi kekuatan pembuktian akta notaris.
Problems in the creation of authentic deeds by notaries: Formal truth and material truth. (n.d.). Sultan Agung Notary Law Review. Diakses 28 September 2026, dari https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/SANLaR/article/view/51959/pdf
Salmah, Handayani, P., & Hadiyanto, A. (2026). Kekuatan pembuktian akta autentik dalam penyelesaian sengketa perdata di Indonesia. Jurnal USM Law Review, 9(2), 1107–1127.
Sari, I. (2022). Memahami persamaan dan perbedaan hibah dan wasiat berdasarkan hukum waris Islam. Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara, 12(2).
Soekanto, S., & Mamudji, S. (1986). Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat. Penerbit CV Rajawali.
Sudiro, A., & Lestari, M. W. (2025). Position and role of witnesses in making notarial deeds based on the notarial law on the cancellation of authentic deeds to become private deeds (Case study of Supreme Court Decision Number 1266 K/PDT/2022). Jurnal Akta, 12(2), 480–489.
Tim Perpajakan DDTC. (n.d.). Undang-Undang Nomor: 2 Tahun 2014. Perpajakan DDTC - One Stop Indonesian Tax Documentation. Diakses 28 September 2026, dari https://perpajakan.ddtc.co.id/id/sumber-hukum/peraturan-pusat/undang-undang-2-tahun-2014
UU 2 2014.pdf. (n.d.). Diakses 28 September 2026, dari https://jdih.mahkamahagung.go.id/storage.pdf
Wardhani, L. C. (2017). Tanggung jawab notaris/PPAT terhadap akta yang dibatalkan oleh pengadilan. Lex Renaissance, 2(1), 4–4.
Downloads
Published
Issue
Section
License
Copyright (c) 2026 Defin Mohammad Soleh, Rif’ah Roihanah, Wawan Ali Suhudi (Author)

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.










