Keterlibatan Pasif Notaris dalam Penyelundupan Harta Bersama melalui Akta Hibah Syariah

Authors

  • Ahmad Ubaidillah Universitas Islam Negeri Kiai Ageng Muhammad Besari Ponorogo Author
  • Rif'ah Roihanah Universitas Islam Negeri Kiai Ageng Muhammad Besari Ponorogo Author
  • Wawan Ali Suhudi Universitas Islam Negeri Kiai Ageng Muhammad Besari Ponorogo Author

DOI:

https://doi.org/10.71417/jca.v3i2.2407

Keywords:

Harta Bersama, Hibah Syariah, Notaris, Keterlibatan Pasif, Prinsip Kehati-hatian, Pertanggungjawaban Notaris

Abstract

Harta bersama merupakan bagian dari rezim harta kekayaan dalam perkawinan yang secara hukum tidak dapat dialihkan secara sepihak oleh salah satu pasangan. Persoalan menjadi kompleks ketika harta bersama dialihkan melalui hibah syariah yang dituangkan dalam akta autentik oleh Notaris tanpa persetujuan pasangan yang memiliki kepentingan hukum terhadap objek tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan harta bersama yang menjadi objek hibah, kedudukan akta hibah syariah sebagai instrumen pengalihan harta, serta batas keterlibatan dan pertanggungjawaban Notaris ketika terdapat indikasi pengalihan harta bersama tanpa persetujuan pasangan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan analisis terhadap doktrin serta penelitian terdahulu yang relevan. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa harta yang diperoleh selama perkawinan pada prinsipnya merupakan harta bersama berdasarkan Pasal 35 ayat (1) dan penggunaannya untuk perbuatan hukum memerlukan persetujuan kedua belah pihak sebagaimana Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan. Ketentuan tersebut diperkuat oleh Pasal 92 Kompilasi Hukum Islam, sedangkan Pasal 210 ayat (2) KHI mensyaratkan bahwa objek hibah harus merupakan hak penghibah. Akta autentik yang dibuat Notaris memberikan kekuatan pembuktian terhadap perbuatan hukum, tetapi tidak secara otomatis melegitimasi substansi perbuatan hukum yang dilakukan para pihak. Keterlibatan pasif Notaris harus dinilai berdasarkan kewajiban konkret, tingkat pengetahuan atau keadaan yang secara wajar dapat diketahui, proses verifikasi, penerapan prinsip kehati-hatian, serta hubungan kausal dengan kerugian yang timbul. Dengan demikian, pembatalan atau cacatnya suatu akta tidak serta-merta menjadikan Notaris bertanggung jawab. Pertanggungjawaban Notaris baru dapat dibebankan apabila terdapat kesalahan atau kelalaian profesional dalam menjalankan kewajiban jabatan, baik dalam perspektif perdata, administratif maupun etik.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Abrori, Agam Ridho, dan Edy Lisdiyono. “Pembatalan Hibah Terhadap Harta Bersama Pada Pihak Ketiga (Studi Putusan Pengadilan Agama Ambarawa Nomor 0079/Pdt. G/2013/PA. Amb).” Jurnal Akta Notaris 3, no. 1 (2024): 1–15.

Anand, Ghansham, Sudirman Sudirman, Monica Caecilia Darmawan, dan Xavier Nugraha. “Penerapan Asas Kehati-hatian Notaris dalam Menjalankan Kewenangannya Berdasarkan UU Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris.” Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan 15, no. 2 (2025).

Andayani, Lily, Sherly M. Imam Slamet, dan Indah Dwiprigitaningtias. “Kedudukan Harta Bawaan (Harta Asal) Dalam Proses Peralihan Hak Menurut Prespektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.” Jurnal Academia Praja 7, no. 1 (2024): 111–24.

Chendra, Jane Elizabeth Priscillia, Nurfaidah Said, dan Kahar Lahae. “Kepastian Hukum Dalam Perbuatan Hukum Atas Harta Bersama Pada Pembelian Dan Penjaminan Hak Atas Tanah.” Jurnal Mimbar Hukum 32, no. 2 (2020): 308–31.

Daulay, Auliany Ashilah, dan Alvi Syahrin. “Konsekuensi Hukum terhadap Notaris Selaku Perantara Penyerahan Uang dalam Kasus Penggelapan: Studi Putusan Nomor 1379 K/Pid/2023.” Jurnal Hukum Lex Generalis 6, no. 7 (2025).

Djuniarti, Evi. “Hukum Harta Bersama Ditinjau dari Perspektif Undang-Undang Perkawinan dan KUH Perdata (The Law of Joint Property Reviewed from The Perspective of Marriage Law and Civil Code).” Jurnal Penelitian Hukum P-ISSN 1410 (2017): 5632.

Esterina, Alicia Junisa, dan Arsin Lukman. “Keabsahan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Harta Bersama Yang Memuat Cacat Hukum:(Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 909/PK/PDT/2020).” Recital Review 4, no. 2 (2022): 398–431.

HAK, TERHADAP JUAL BELI DAN HIBAH. Tanggung Jawab Notaris Dan PPAT Terhadap Jual Beli Dan Hibah Hak Atas Tanah Sebagai Harta Bersama Akibat Perceraian. t.t.

Hardiansyah, Muhammad. “Penyebab Perceraian dan Akibat Hukumnya: Dalam Pemenuhan Hak-Hak Hidup Keluarga.” Misykat al-Anwar Jurnal Kajian Islam dan Masyarakat 8, no. 2 (2025): 393–432.

Harimurti, Dwi Anindya. “Perbandingan pembagian harta bersama menurut hukum positif dan hukum Islam.” Jurnal Gagasan Hukum 3, no. 02 (2021): 149–71.

Hastarini, Arvita. “Analisis Yuridis Pembatalan Akta Wasiat yang Melibatkan Harta Bersama: Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1983 K/Pdt/2017.” Zaaken: Journal of Civil and Business Law 7, no. 1 (2026): 1–18.

Hidayah, Nur. “Hibah Harta Bersama Kepada Anak Setelah Perceraian (Studi Kasus Putusan No. 436/Pdt. G/2009/PA. Mks).” Al-’Adl 12, no. 1 (2019): 31–44.

Hidayat, Shubhan Noor, Lego Karjoko, dan Sapto Hermawan. “Discourse on legal expression in arrangements of corruption eradication in Indonesia.” JILS 5 (2020): 391.

Kaban, Gerry Geovant Supranata. “Penahanan dan Penangguhan Penahanan terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum di Indonesia.” Soedirman Law Review 6, no. 4 (2024): 261–79.

Krisnayanti, Gusti Ayu Sri, dan I. Wayan Novy Purwanto. “Kekuatan Pembuktian Akta Notaris Menurut Undang-Undang Jabatan Notaris: Studi Putusan Nomor 3466 K/Pdt/2016.” Acta Comitas: Jurnal Hukum Kenotariatan 11, no. 02 (2026): 404–19.

Kritanto, Albert, dan Liliana Tedjosaputro. “Perlindungan Hukum Terhadap Harta Bersama Yang Dijaminkan Tanpa Persetujuan Suami/Istri.” Jurnal Juristic 1, no. 01 (2020).

Maryam, Rika. Tanggung Jawab Notaris Dalam Pembuatan Akta Jual Beli Dan Pengoperan Hak Yang Didasarkan Hibah Dibawah Tangan Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Pperdata. 1 (2024).

Mesraini, Mesraini. “Konsep Harta Bersama Dan Implementasinya Di Pengadilan Agama.” AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah 12, no. 1 (2012).

Najiyurrahman, Adied, dan Agustina Rahayu Husein. “Hibah dalam Sengketa Harta Bersama: Kajian Putusan Pengadilan Agama dalam Perspektif Maqashid Syariah.” El-Faqih: Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam 12, no. 1 (2026): 118–40.

Nasution, Hotnidah, dan Ahmad Rifqi Muchtar. “Resolving Hibah Disputes Involving Shared Property.” Jurnal Cita Hukum 11, no. 3 (2023): 545–74.

Nurdin, Roswati, Nurbaya Abdullah, dan Rustam Magum Pikahulan. “Harta Bersama Serta Kedudukannya Menurut Kompilasi Hukum Islam (Khi) Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).” Al-Muqaranah 2, no. 2 (2024): 57–80.

Putri, Agustina Dewi, Darmawan Darmawan, dan Teuku Muttaqin Mansur. “Peralihan Harta Bersama Melalui Hibah Tanpa Izin Salah Satu Pihak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam.” Syiah Kuala Law Journal 3, no. 1 (2019): 81–94.

Putri, Kerina Maulidya, Ichsan Anwary, dan Diana Haiti. “Kewajiban notaris melakukan pembacaan dan penandatanganan akta di depan semua pihak secara bersama-sama.” Notary Law Journal 1, no. 2 (2022): 157–75.

Putri, Nabila Mazaya, dan Henny Marlyna. “Pelanggaran Jabatan dan Perbuatan Melawan Hukum yang Dilakukan oleh Notaris dalam Menjalankan Kewenangannya.” ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan 5, no. 1 (2021): 63–77.

Rahman, Fikri Ariesta. “Penerapan Prinsip Kehati-hatian Notaris dalam mengenal para penghadap.” Lex Renaissance 3, no. 2 (2018): 423–40.

Sakina, Nesha, dan Budi Santoso. “Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta Otentik yang Mengandung Keterangan Palsu.” Notarius 17, no. 3 (2024): 2415–29.

Simatupang, Dian Puji N. “Analisis Penerapan Asas Itikad Baik Dan Pertanggung Jawaban Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah Terhadap Akta Jual Beli Dan Akta Pelepasan Hak Atas Tanah Terhadap Objek Warisan Yang Belum Dibagi Waris (Studi Kasus: Putusan Mahkamah Agung Nomor 156 K/Pdt/2020).” Indonesian Notary 4 (2022).

Ulya, Zakiyatul. “Hibah perspektif fikih, KHI dan KHES.” Maliyah: Jurnal Hukum Bisnis Islam 7, no. 2 (2017): 1–23.

Warsito, Happy, dan Herman Adriansyah. “Prinsip Kehati-Hatian Dalam Membuat Akta Oleh Notaris.” Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan 11, no. 1 (2022): 24–33.

Downloads

Published

2026-11-07

How to Cite

Keterlibatan Pasif Notaris dalam Penyelundupan Harta Bersama melalui Akta Hibah Syariah. (2026). Jurnal Cakrawala Akademika, 3(2), 509-521. https://doi.org/10.71417/jca.v3i2.2407

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >> 

Similar Articles

1-10 of 118

You may also start an advanced similarity search for this article.