Perlindungan Hak Keperdataan Pasangan dalam Pengalihan Harta Bersama melalui Akta Hibah Notariil Tanpa Persetujuan: Perspektif Hukum Keluarga Islam dan Tanggung Jawab Notaris

Authors

  • Hesti Nurkolistiana Universitas Islam Negeri Kiai Ageng Muhammad Besari Ponorogo Author
  • Rif'ah Roihanah UIN Kiai Ageng Muhammad Besari Ponorogo Author
  • Wawan Ali Suhudi UIN Kiai Ageng Muhammad Besari Ponorogo Author

DOI:

https://doi.org/10.71417/jca.v3i2.2404

Keywords:

Harta Bersama, Akta Hibah Notariil, Perlindungan Hak Keperdataan, Tanggung Jawab Notaris, Hukum Keluarga Islam

Abstract

Pengalihan harta bersama melalui akta hibah notariil tanpa persetujuan pasangan menimbulkan persoalan hukum karena harta yang diperoleh selama perkawinan melekat pada hak keperdataan suami dan istri. Penelitian ini bertujuan menganalisis kedudukan hukum pengalihan harta bersama melalui akta hibah tanpa persetujuan pasangan, bentuk pertanggungjawaban notaris atas kerugian yang ditimbulkan, serta perlindungan hak keperdataan pasangan berdasarkan perspektif hukum keluarga Islam. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dikumpulkan melalui studi kepustakaan serta dianalisis secara preskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengalihan harta bersama melalui hibah tidak dapat dilakukan secara sepihak karena pasangan memiliki hak keperdataan terhadap objek tersebut. Akta notariil sebagai akta autentik tidak secara otomatis menjamin keabsahan pengalihan apabila pemberi hibah tidak memiliki kewenangan penuh atau tidak memperoleh persetujuan pasangan. Pertanggungjawaban notaris bergantung pada adanya pelanggaran kewajiban jabatan, kesalahan atau kelalaian, serta hubungan kausal dengan kerugian yang timbul. Dalam perspektif hukum keluarga Islam, perlindungan hak pasangan berlandaskan prinsip keadilan, keseimbangan, dan kemaslahatan. Penelitian ini menegaskan pentingnya prinsip kehati-hatian notaris untuk menjamin kepastian hukum dan melindungi hak keperdataan seluruh pihak.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Al Ayubi, S., Yunanto, Y., Ernawati, B., & Widiyanti, I. (2025). Kehati-hatian notaris dalam pembuatan akta perjanjian pemisahan harta pasca perkawinan. Notarius, 18(4), 1125–1143. https://doi.org/10.14710/nts.v18i4.74709

Estryana, P. P. (2022). Peranan notaris dalam pembuatan akta pembagian harta bersama akibat perceraian. Jurnal Locus Delicti, 3(2), 135–149. https://doi.org/10.23887/jld.v3i2.1610

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Kristanto, A., & Tedjosaputro, L. (2020). Perlindungan hukum terhadap harta bersama yang dijaminkan tanpa persetujuan suami/istri. Jurnal Juristic, 1(1). https://doi.org/10.35973/jrs.v1i01.1488

Marbun, S. K., Manurung, T. D. T., Nasution, D., Manik, A. P. H., & Manalu, S. A. R. (2025). Tinjauan pustaka: Perlindungan hukum perempuan dalam pembagian harta bersama pasca perceraian dalam hukum Islam. JALU: Justice Amnesty Law and Undoing Journal, 1(2), 80–84. https://doi.org/10.57235/jalu.v1i2.7274

Nanda, P., Rato, D., & Azizah, A. (2022). Kekuatan mengikat akta van vergelijk pembagian harta bersama berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Jurnal Rechtens, 11(2), 205–224. https://doi.org/10.56013/rechtens.v11i2.1446

Putri, A. D., Darmawan, D., & Mansur, T. M. (2019). Peralihan harta bersama melalui hibah tanpa izin salah satu pihak berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. Syiah Kuala Law Journal, 3(1), 81–94. https://doi.org/10.24815/sklj.v3i1.12369

Republik Indonesia. (1974). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1.

Republik Indonesia. (2004). Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117.

Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3.

Republik Indonesia. (2019). Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186.

Risky, R., Isnina, I., & Erwinsyahbana, T. (2025). Implikasi akta perjanjian pranikah dalam upaya perlindungan suami istri guna kepentingan pembagian harta bersama akibat perceraian. Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora, 5(1), 531–545. https://doi.org/10.55606/jurrish.v5i1.6919

Ruhimat, M. (2019). Teori syirkah dalam pembagian harta bersama bagi istri yang berkarir berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam serta prakteknya di Pengadilan Agama. ADLIYA: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan, 11(1), 79–98. https://doi.org/10.15575/adliya.v11i1.4853

Sugiswati, B. (2014). Konsepsi harta bersama dari perspektif hukum Islam, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan hukum adat. Perspektif: Kajian Masalah Hukum dan Pembangunan, 19(3), 201–211. https://doi.org/10.30742/perspektif.v19i3.22

Sumoked, J. P. (2019). Hak dan kewajiban suami istri dan harta bersama dalam perkawinan menurut UU No. 1 Tahun 1974. Jurnal Media Hukum dan Peradilan, 5(1), 1–18. https://doi.org/10.29062/jmhp.v5i1.71

Tan, R., Afdal, W., & Fitri, W. (2025). Pembagian harta bersama atas perkawinan siri perspektif hukum Islam dan hukum perdata. Jurnal Fundamental Justice, 6(2), 283–302. https://doi.org/10.30812/fundamental.v6i2.5665

Downloads

Published

2026-11-04

How to Cite

Perlindungan Hak Keperdataan Pasangan dalam Pengalihan Harta Bersama melalui Akta Hibah Notariil Tanpa Persetujuan: Perspektif Hukum Keluarga Islam dan Tanggung Jawab Notaris. (2026). Jurnal Cakrawala Akademika, 3(2), 472-482. https://doi.org/10.71417/jca.v3i2.2404

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >> 

Similar Articles

1-10 of 224

You may also start an advanced similarity search for this article.