Perlindungan Hak Keperdataan Pasangan dalam Pengalihan Harta Bersama melalui Akta Hibah Notariil Tanpa Persetujuan: Perspektif Hukum Keluarga Islam dan Tanggung Jawab Notaris
DOI:
https://doi.org/10.71417/jca.v3i2.2404Keywords:
Harta Bersama, Akta Hibah Notariil, Perlindungan Hak Keperdataan, Tanggung Jawab Notaris, Hukum Keluarga IslamAbstract
Pengalihan harta bersama melalui akta hibah notariil tanpa persetujuan pasangan menimbulkan persoalan hukum karena harta yang diperoleh selama perkawinan melekat pada hak keperdataan suami dan istri. Penelitian ini bertujuan menganalisis kedudukan hukum pengalihan harta bersama melalui akta hibah tanpa persetujuan pasangan, bentuk pertanggungjawaban notaris atas kerugian yang ditimbulkan, serta perlindungan hak keperdataan pasangan berdasarkan perspektif hukum keluarga Islam. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dikumpulkan melalui studi kepustakaan serta dianalisis secara preskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengalihan harta bersama melalui hibah tidak dapat dilakukan secara sepihak karena pasangan memiliki hak keperdataan terhadap objek tersebut. Akta notariil sebagai akta autentik tidak secara otomatis menjamin keabsahan pengalihan apabila pemberi hibah tidak memiliki kewenangan penuh atau tidak memperoleh persetujuan pasangan. Pertanggungjawaban notaris bergantung pada adanya pelanggaran kewajiban jabatan, kesalahan atau kelalaian, serta hubungan kausal dengan kerugian yang timbul. Dalam perspektif hukum keluarga Islam, perlindungan hak pasangan berlandaskan prinsip keadilan, keseimbangan, dan kemaslahatan. Penelitian ini menegaskan pentingnya prinsip kehati-hatian notaris untuk menjamin kepastian hukum dan melindungi hak keperdataan seluruh pihak.
Downloads
References
Al Ayubi, S., Yunanto, Y., Ernawati, B., & Widiyanti, I. (2025). Kehati-hatian notaris dalam pembuatan akta perjanjian pemisahan harta pasca perkawinan. Notarius, 18(4), 1125–1143. https://doi.org/10.14710/nts.v18i4.74709
Estryana, P. P. (2022). Peranan notaris dalam pembuatan akta pembagian harta bersama akibat perceraian. Jurnal Locus Delicti, 3(2), 135–149. https://doi.org/10.23887/jld.v3i2.1610
Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
Kristanto, A., & Tedjosaputro, L. (2020). Perlindungan hukum terhadap harta bersama yang dijaminkan tanpa persetujuan suami/istri. Jurnal Juristic, 1(1). https://doi.org/10.35973/jrs.v1i01.1488
Marbun, S. K., Manurung, T. D. T., Nasution, D., Manik, A. P. H., & Manalu, S. A. R. (2025). Tinjauan pustaka: Perlindungan hukum perempuan dalam pembagian harta bersama pasca perceraian dalam hukum Islam. JALU: Justice Amnesty Law and Undoing Journal, 1(2), 80–84. https://doi.org/10.57235/jalu.v1i2.7274
Nanda, P., Rato, D., & Azizah, A. (2022). Kekuatan mengikat akta van vergelijk pembagian harta bersama berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Jurnal Rechtens, 11(2), 205–224. https://doi.org/10.56013/rechtens.v11i2.1446
Putri, A. D., Darmawan, D., & Mansur, T. M. (2019). Peralihan harta bersama melalui hibah tanpa izin salah satu pihak berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. Syiah Kuala Law Journal, 3(1), 81–94. https://doi.org/10.24815/sklj.v3i1.12369
Republik Indonesia. (1974). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1.
Republik Indonesia. (2004). Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117.
Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3.
Republik Indonesia. (2019). Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186.
Risky, R., Isnina, I., & Erwinsyahbana, T. (2025). Implikasi akta perjanjian pranikah dalam upaya perlindungan suami istri guna kepentingan pembagian harta bersama akibat perceraian. Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora, 5(1), 531–545. https://doi.org/10.55606/jurrish.v5i1.6919
Ruhimat, M. (2019). Teori syirkah dalam pembagian harta bersama bagi istri yang berkarir berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam serta prakteknya di Pengadilan Agama. ADLIYA: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan, 11(1), 79–98. https://doi.org/10.15575/adliya.v11i1.4853
Sugiswati, B. (2014). Konsepsi harta bersama dari perspektif hukum Islam, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan hukum adat. Perspektif: Kajian Masalah Hukum dan Pembangunan, 19(3), 201–211. https://doi.org/10.30742/perspektif.v19i3.22
Sumoked, J. P. (2019). Hak dan kewajiban suami istri dan harta bersama dalam perkawinan menurut UU No. 1 Tahun 1974. Jurnal Media Hukum dan Peradilan, 5(1), 1–18. https://doi.org/10.29062/jmhp.v5i1.71
Tan, R., Afdal, W., & Fitri, W. (2025). Pembagian harta bersama atas perkawinan siri perspektif hukum Islam dan hukum perdata. Jurnal Fundamental Justice, 6(2), 283–302. https://doi.org/10.30812/fundamental.v6i2.5665
Downloads
Published
Issue
Section
License
Copyright (c) 2026 Hesti Nurkolistiana, Rif'ah Roihanah, Wawan Ali Suhudi (Author)

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.










