Mitigasi Risiko Formal dalam Digitalisasi Kenotariatan: Model Firm untuk Perjanjian Perkawinan dan Perlindungan Harta dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam
DOI:
https://doi.org/10.71417/jca.v3i2.2403Keywords:
Cyber Notary, Akta Autentik, Perjanjian Perkawinan, Mitigasi Risiko Hukum, Ḥifẓ Al-MālAbstract
Digitalisasi pelayanan kenotariatan menimbulkan persoalan mengenai pemenuhan formalitas dan kekuatan pembuktian akta autentik, khususnya dalam pengaturan perjanjian perkawinan dan harta perkawinan. Artikel ini bertujuan menganalisis titik risiko formal dalam digitalisasi proses kenotariatan serta merumuskan kerangka mitigasi yang relevan dengan perlindungan harta keluarga dalam perspektif Hukum Keluarga Islam. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, terutama melalui analisis Undang-Undang Jabatan Notaris, peraturan perundang-undangan tentang perkawinan, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015. Analisis dilakukan dengan mengidentifikasi persyaratan formal, memetakan kerentanan digital, menelaah konsekuensi hukumnya, dan merumuskan mekanisme pengendalian. Hasil analisis menunjukkan bahwa risiko utama mencakup identitas dan kapasitas penghadap, kehadiran, pembacaan dan persetujuan, saksi, penandatanganan, serta integritas dan keterlacakan dokumen. Artikel ini mengonstruksikan Formal Integrity Risk Mitigation (FIRM) sebagai kerangka analitis lima lapis yang meliputi verifikasi preventif, pengendalian prosedural, pengendalian autentikasi, dokumentasi dan audit trail, serta pengendalian pasca-kenotariatan. Dalam perspektif Hukum Keluarga Islam, FIRM mendukung kepastian instrumen pengaturan harta, sedangkan prinsip ḥifẓ al-māl memberikan orientasi perlindungan terhadap hak kekayaan keluarga. FIRM merupakan konstruksi konseptual yang memerlukan pengujian lebih lanjut dan tidak menggantikan persyaratan keabsahan berdasarkan hukum positif.
Downloads
References
Akbar, Nano Romadlon Auliya, Suwandi, and Fakhruddin. “Implikasi Pembuatan Perjanjian Perkawinan Terhadap Tujuan Perkawinan (Tinjauan Maqâshid al-Syarîʻah Ibn ‘Âsyûr).” Hukum Islam 22, no. 1 (2022): 187. https://doi.org/10.24014/jhi.v22i1.16578.
Andayani, Lily, Furi Handayani, and Neneng Nurhasanah. “Refleksi Hifz Al-Mal Sebagai Indikator Rahmatan Lil Alamin Dalam Pengaturan Hukum Harta Perkawinan Di Indonesia.” Al-IHKAM: Jurnal Hukum Keluarga Jurusan Ahwal al-Syakhshiyyah Fakultas Syariah IAIN Mataram 18, no. 3 (August 2026). https://doi.org/10.20414/alihkam.v18i3.16070.
Buwana, Dewa Gede Prawira, and I. Nyoman Bagiastra. “Keabsahan Akta Notaris Berbasis Cyber Notary Melalui Teleconference.” Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum 11, no. 1 (2023): 208–17. https://doi.org/10.24843/KS.2022.v11.i01.p19.
Herliyani, Esse, Endang Sutrisno, and I. Gede Pantja Astawa. “Digitalization of Notary Services Towards Legal Certainty for the Parties in Making Deeds.” Veredas Do Direito 22 (2025): e223573. https://doi.org/10.18623/rvd.v22.n6.3573.
Lumintang, A. Y., & Serfiyani, C. Y. (2026). Notary’s responsibility for the validity of deeds in the implementation of cyber notary in Indonesia. Jurnal Poros Hukum Padjadjaran, 7(2), 143–163. https://doi.org/10.24198/jphp.v7i2.2602
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2016). Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 [Putusan, 27 Oktober 2016]. https://www.mkri.id/perkara/persidangan/putusan?jenis=PUU&page=1&perPage=50&search=69%2FPUU-XIII%2F2015 [PERIKSA: URL berupa halaman hasil pencarian, bukan tautan langsung ke putusan; nama lembaga sebagai penulis dinormalisasi dari judul putusan.]
Monetery, F. R., & Santoso, B. (2023). Keabsahan dan kekuatan pembuktian akta notaris: Perspektif cyber notary di Indonesia. Notarius, 16(2), 666–685. https://doi.org/10.14710/nts.v16i2.41120
Presiden Republik Indonesia. (1991). Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam. https://peraturan.bpk.go.id/Details/293351/inpres-no-1-tahun-1991
Republik Indonesia. (1974). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. https://peraturan.bpk.go.id/Details/47406/uu-no-1-tahun-1974.
Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491. Pasal 16 ayat (1) huruf m dan ayat (7)–(10), https://peraturan.bpk.go.id/Details/38565/uu-no-2-tahun-2014.
Republik Indonesia, Republik. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Pemerintah Republik Indonesia, 2024. https://peraturan.bpk.go.id/details/274494/uu-no-1-tahun-2024.
Saputra, Edy, and Mohammad Ridwan. “The Agreement of Asset Separation in the Perspective of Maqasid Al-Shariah: The Problem of Asset Conflict, the Hifdz al-Mal Approach, and Its Impact on Family Stability in Islamic Law in Indonesia.” WARAQAT: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman 9, no. 2 (2024). https://doi.org/10.51590/waraqat.v9i2.882.
Saraswati, P. S., & Susrama, I. N. (2023). Cyber notary juridical review in the legal system in Indonesia. Russian Law Journal, 11(8s), 581–588. https://doi.org/10.52783/rlj.v11i8s.1378
Downloads
Published
Issue
Section
License
Copyright (c) 2026 Sunanil Huda, Rif'ah Roihanah, Wawan Ali Suhudi (Author)

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.










