Dilema Doktrin Nobile Officium Notaris dan Legalitas Akta Pengakuan Siri dalam Penyelesaian Sengketa Harta Bersama: Analisis Transisi Hukum Keperdataan Islam di Indonesia

Authors

  • Taftazani Khamdan Firdaus Universitas Kiai Ageng Muhammad Besari Author
  • Rif’ah Roihanah Universitas Kiai Ageng Muhammad Besari Author
  • Wawan Ali Suhudi Universitas Kiai Ageng Muhammad Besari Author

DOI:

https://doi.org/10.71417/jca.v3i2.2422

Keywords:

Officium Nobile, Notaris, Perkawinan Siri, Akta Pengakuan, Harta Bersama, Hukum Keperdataan Islam

Abstract

Perkawinan siri menimbulkan persoalan hukum keperdataan, terutama terkait kepastian status perkawinan dan perlindungan hak atas harta bersama. Persoalan semakin kompleks ketika pasangan pernikahan siri meminta notaris membuat akta pengakuan hubungan atau harta sebagai alat bukti dalam penyelesaian sengketa. Penelitian ini bertujuan menganalisis batas kewenangan notaris berdasarkan doktrin officium nobile serta mengkaji kekuatan hukum akta pengakuan siri dalam sengketa harta bersama berdasarkan perspektif hukum keperdataan Islam di Indonesia. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual melalui kajian terhadap Undang-Undang Jabatan Notaris, Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, dan doktrin hukum terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa officium nobile merupakan landasan etik dan moral bagi notaris, tetapi tidak dapat menjadi dasar untuk melampaui kewenangan undang-undang. Akta pengakuan siri tidak dapat menggantikan Akta Nikah maupun penetapan itsbat nikah Pengadilan Agama. Namun, akta tersebut dapat menjadi alat bukti autentik sepanjang dibuat sesuai kewenangan dan ketentuan hukum, khususnya terkait pengakuan atau kesepakatan kepemilikan harta tertentu. Dengan demikian, perlindungan hak keperdataan pasangan pernikahan siri harus ditempuh melalui mekanisme hukum yang tepat dengan tetap memperhatikan kepastian hukum dan batas kewenangan notaris.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Fiteriana, H., & Novriandi, R. (2026, 4 Juni). Eksistensi harta perkongsian dalam pernikahan sirri: Antara realitas sosial dan kekosongan perlindungan hukum bagi perempuan dan anak. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia. https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/eksistensi-harta-perkongsian-dalam-pernikahan-sirri-antara-realitas-sosial-dan-kekosongan-perlindungan-hukum-bagi-perempuan-dan-anak-oleh-habibah-fiteriana-s-h-m-h-restu-novriandi-s-h-4-6

Guspidawati, L., & Akbarizan. (2026). Perlindungan hukum istri dan anak dalam pernikahan siri: Tantangan era digital di Indonesia. Nusantara: Journal for Southeast Asian Islamic Studies, 22(1). https://doi.org/10.24014/nusantara.v22i1.39426

Hadi, A. (2023). Hak-hak perdata akibat perceraian pasangan kawin sirri terhadap harta benda bersama (gono-gini). IJTIHAD: Jurnal Studi Hukum Islam, 1(1), 54–68. https://ejournal.staika.ac.id/index.php/ijtihad/article/view/39

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek voor Indonesië), Staatsblad Tahun 1847 Nomor 23. (1847). https://jdih.usu.ac.id/id/regulasi/kitab-undang-undang-hukum-perdata

Kompilasi Hukum Islam. (1991). Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam. https://id.wikisource.org/wiki/Instruksi_Presiden_Republik_Indonesia_Nomor_1_Tahun_1991

Prasetyawan, F. (2018). Peran notaris terkait pengesahan perjanjian perkawinan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015. Justitia: Jurnal Hukum, 2(1). https://doi.org/10.30651/justitia.v2i1.1713

Sarudi. (2026). Tinjauan hukum Islam terhadap perkawinan siri dan perlindungan hak istri. Al-Ihkam: Jurnal Hukum Keluarga Jurusan Ahwal al-Syakhshiyyah, 18(4), 1–25. https://doi.org/10.20414/alihkam.v18i4.16157

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. (1974). https://peraturan.bpk.go.id/Details/47406/uu-no-1-tahun-1974

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. (2014). https://peraturan.bpk.go.id/Details/38565/uu-no-2-tahun-2014

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. (2019). https://peraturan.bpk.go.id/Details/122740/uu-no-16-tahun-2019

Downloads

Published

2026-11-08

How to Cite

Dilema Doktrin Nobile Officium Notaris dan Legalitas Akta Pengakuan Siri dalam Penyelesaian Sengketa Harta Bersama: Analisis Transisi Hukum Keperdataan Islam di Indonesia. (2026). Jurnal Cakrawala Akademika, 3(2), 547-556. https://doi.org/10.71417/jca.v3i2.2422

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >> 

Similar Articles

1-10 of 189

You may also start an advanced similarity search for this article.