Konstruksi Klausul Perjanjian Pascakawin dalam Akta Notaris: Perlindungan Istri dan Pihak Ketiga dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam

Authors

  • Mohammad Nur Salim UIN Kiai Ageng Muhammad Besari Ponorogo Author
  • Rif’ah Roihanah UIN Kiai Ageng Muhammad Besari Ponorogo Author
  • Wawan Ali Suhudi UIN Kiai Ageng Muhammad Besari Ponorogo Author

DOI:

https://doi.org/10.71417/jca.v3i2.2410

Keywords:

perjanjian pascakawin, akta notaris, hak keperdataan istri, Perlindungan pihak ketiga, hukum keluarga islam

Abstract

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 mengubah konstruksi hukum perjanjian perkawinan di Indonesia dengan membuka kemungkinan dibuatnya perjanjian tertulis selama perkawinan berlangsung. Perubahan tersebut melahirkan persoalan mengenai bagaimana klausul perjanjian pascakawin dalam akta notaris harus menyeimbangkan kebebasan berkontrak, perlindungan hak keperdataan istri, dan kepentingan pihak ketiga. Penelitian ini bertujuan merumuskan konstruksi ideal klausul perjanjian pascakawin dalam akta notaris pasca putusan tersebut berdasarkan perspektif hukum keluarga Islam. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan penelitian kepustakaan melalui pendekatan perundang-undangan, kasus, konseptual, perbandingan terbatas, dan hukum Islam. Bahan hukum primer meliputi peraturan perkawinan, putusan Mahkamah Konstitusi, peraturan jabatan notaris, KUHPerdata, dan Kompilasi Hukum Islam, yang didukung literatur ilmiah relevan. Analisis dilakukan secara kualitatif-preskriptif menggunakan three-layer legal test yang mencakup validitas kontraktual, validitas protektif-publik, dan validitas normatif Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian pascakawin memperluas otonomi pasangan, tetapi tidak memberikan kebebasan absolut. Klausul perlu mengatur secara jelas harta yang telah ada dan yang diperoleh kemudian, utang, pengelolaan, keterbukaan informasi, perubahan atau pencabutan, serta perlindungan pihak ketiga. Perlindungan istri diwujudkan melalui persetujuan yang bebas dan terinformasi, transparansi, keseimbangan hak dan kewajiban, serta kepastian kedudukan harta. Dalam perspektif hukum keluarga Islam, konstruksi tersebut diuji melalui keadilan, maṣlaḥah, ḥifẓ al-māl, dan, apabila relevan, ḥifẓ al-nasl. Penelitian ini menawarkan kerangka integratif pada tingkat klausul yang menempatkan perjanjian pascakawin sebagai instrumen perlindungan hukum preventif, bukan sekadar sarana pemisahan harta.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Adawiyah, R. (2019). The reform of Muslim women’s rights in the marriage law of Indonesia and Malaysia. Journal of Law, Policy and Globalization, (82). https://doi.org/10.7176/JLPG/82-15

Andayani, L., Handayani, F., & Nurhasanah, N. (2026). Refleksi hifz al-mal sebagai indikator rahmatan lil alamin dalam pengaturan hukum harta perkawinan di Indonesia. Al-IHKAM Jurnal Hukum Keluarga Jurusan Ahwal Al-Syakhshiyyah Fakultas Syariah IAIN Mataram, 18(3). https://doi.org/10.20414/alihkam.v18i3.16070

A’yun, W. M., & Hidayatullah, A. H. (2023). Perspektif maslahah dalam perjanjian perkawinan mengenai harta dalam Undang-Undang Perkawinan. Harmoni, 22(1), 22–47. https://doi.org/10.32488/harmoni.v22i1.667

Dwinopianti, E. (2017). Implikasi dan akibat hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 terhadap pembuatan akta perjanjian perkawinan setelah kawin yang dibuat di hadapan notaris. Lex Renaissance, 2(1). https://doi.org/10.20885/JLR.vol2.iss1.

Guspidawati, L., & Nelli, J. (2025). Reconstructing marriage agreements in Islamic family law: An integrative analysis of fiqh, maqāṣid al-syari’ah, and Indonesian positive law. Jurnal Ushuluddin, 33(2). https://doi.org/10.24014/jush.v33i2.38552

Hartono. (2020). Roles of notary in drawing up marriage agreement after Constitutional Court Decision Number 69/PUU-XIII/2015. Prophetic Law Review.

Hernoko, A. Y., Agustin, E., Kurniawan, F., & Putri, M. (2018). Nuptial agreement in Indonesia: A new change in Indonesian marriage law.

Ibrahim, J. (2013). Teori dan metodologi penelitian hukum normatif (Edisi revisi, Cetakan ke-7). Bayumedia Publishing.

Imansyah, Z., Jayusman, J., Pane, E., Efrinaldi, & Fahimah, I. (2020). Tinjauan maqāṣid syarīah terhadap perkara harta bersama dan kontribusinya dalam pembaruan hukum keluarga Islam di Indonesia. 13, 1–20.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2016). Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2026). Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 156/PUU-XXIV/2026.

Marzuki, P. M. (2021). Penelitian hukum (Edisi revisi, Cetakan ke-15). Kencana.

Prihandini, Y. D. (2019). Perlindungan hukum terhadap pihak ketiga atas perjanjian perkawinan yang dibuat setelah perkawinan. Jurnal Lex Renaissance.

Putra, M. R. D., Susanti, D. O., & Ali, M. (2021). Prinsip kepastian hukum bagi pihak ketiga atas perjanjian perkawinan yang dibuat setelah perkawinan. Jurnal Rechtens, 10(2). https://doi.org/10.56013/rechtens.v10i2.1026

Republik Indonesia. (n.d.). Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Republik Indonesia. (1974). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Republik Indonesia. (1991). Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.

Republik Indonesia. (2004). Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Republik Indonesia. (2019). Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Republik Indonesia. (2024). Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pencatatan Pernikahan.

Rouf, A., & Octarina, N. F. (2024). Perjanjian perkawinan dalam upaya perlindungan hak-hak perempuan. Concept: Journal of Social Humanities and Education, 3(2), 146–151. https://doi.org/10.55606/concept.v3i2.1215

Setiadi, Y., Atmadja, I. B. P., & Purwanto, I. W. N. (2019). Perlindungan hukum terhadap kepentingan pihak ketiga dalam perjanjian perkawinan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015. Kertha Negara: Journal Ilmu Hukum, 7(10), 1–15.

Sulaiman, H., Lubis, R., Muhammad, Dewi, S., & Sriani, A. (2025). Prenuptial agreement as a protection of wife’s rights: Maqāṣid al-syarī’ah’s analysis of the MUI fatwa and the Constitutional Court’s decision. Al Hairy | Journal of Islamic Law, 1(2), 181–194. https://doi.org/10.64344/hry.v1i2.70

Werdiningsih, Rato, D., Khoidin, M., & Harianto, A. (2020). Marriage agreement during marriage (a postnuptial agreement) principle of publicity as a legal protection for creditors. Journal of Law, Policy and Globalization, 101. https://doi.org/10.7176/JLPG/101-14.

Yusri, Y., Yaswirman, Y., & Oktarina, N. (2019). Juridical analysis of the Decision of the Constitutional Court Number: 69/PUU-XIII/2015 on Article 29 Law Number 1 of 1974 concerning marriage. International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding, 6(5), 720–732. https://doi.org/10.18415/ijmmu.v6i5.1162

Yuvens, D. A. (2017). Analisis kritis terhadap perjanjian perkawinan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015. Jurnal Konstitusi, 14(4). https://doi.org/10.31078/jk1445

Zakaria, S. (2021). The contextualization of the Māqāṣid al-Sharī’ah Jasser Auda theory in the concept and practice of Islamic family law. Al-’Adl.

Downloads

Published

2026-11-12

How to Cite

Konstruksi Klausul Perjanjian Pascakawin dalam Akta Notaris: Perlindungan Istri dan Pihak Ketiga dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam. (2026). Jurnal Cakrawala Akademika, 3(2), 610-622. https://doi.org/10.71417/jca.v3i2.2410

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >> 

Similar Articles

1-10 of 220

You may also start an advanced similarity search for this article.