Pengujian Akta Autentik Elektronik di Peradilan Agama: Batas Diskresi Hakim dalam Mengatasi Degradasi Kekuatan Pembuktian Akta Notaris Era 4.0

Authors

  • Wahid Zuli Rohman Uin Kiai Ageng Muhammad Besari Ponorogo Author
  • Rif'ah Roihanah Uin Kiai Ageng Muhammad Besari Ponorogo Author
  • Wawan Ali Suhudi3 Uin Kiai Ageng Muhammad Besari Ponorogo Author

DOI:

https://doi.org/10.71417/jca.v3i2.2406

Keywords:

akta autentik elektronik, diskresi hakim, kekuatan pembuktian, Peradilan Agama, Hukum Islam

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konstruksi hukum akta autentik dan dokumen elektronik dalam sistem hukum Indonesia, mengkaji batas diskresi hakim Peradilan Agama dalam menilai autentisitas dan kekuatan pembuktian dokumen elektronik, serta merumuskan model pengujian hukum yang proporsional. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif yang bersifat analitis-preskriptif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, kasus, dan analitis. Bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan penelusuran sumber hukum yang relevan, kemudian dianalisis secara kualitatif melalui interpretasi gramatikal, sistematis, dan teleologis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengakuan dokumen elektronik sebagai alat bukti tidak secara otomatis memberikan status sebagai akta autentik. Autentisitas akta tetap ditentukan oleh kewenangan pejabat dan pemenuhan formalitas yang dipersyaratkan oleh peraturan perundang-undangan. Degradasi kekuatan pembuktian tidak terjadi semata-mata karena penggunaan format elektronik, melainkan harus didasarkan pada jenis dokumen, karakter cacat hukum, serta ketentuan yang berlaku. Diskresi hakim Peradilan Agama dalam menilai dokumen elektronik tetap dibatasi oleh norma hukum dan kewajiban memberikan pertimbangan yang logis serta dapat dipertanggungjawabkan. Penelitian ini menawarkan model pengujian berlapis yang mencakup kualifikasi hukum dokumen, pemenuhan formalitas, autentisitas dan integritas elektronik, penentuan kekuatan pembuktian, serta evaluasi pertimbangan yudisial. Model tersebut diharapkan dapat menjaga keseimbangan antara kepastian hukum, perlindungan hak para pihak, dan perkembangan teknologi digital.

 

Downloads

Download data is not yet available.

References

Agustin, Ika Yuli, and Ghansham Anand. “Proposing Notaries’ Deed Digitalization in Indonesia: A Legal Perspective.” Lentera Hukum 8, no. 1 (2021): 49. https://doi.org/10.19184/ejlh.v8i1.21375.

Database Peraturan | JDIH BPK. “UU No. 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.” Accessed October 5, 2026. https://peraturan.bpk.go.id/Details/274494/uu-no-1-tahun-2024.

Dewi, Dewa Ayu Indra, I. Nyoman Suyatna, and I. Wayan Novy Purwanto. “Pengaturan Akta Notaris Elektronik Sebagai Alat Bukti Yang Mempunyai Kekuatan Pembuktian Sempurna Pada Era Digital.” Jurnal Kertha Semaya 12, no. 2 (2024): 110–22.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. 18 Oktober 2026, n.d.

M.H.P, Drs Muntasir. “Kedudukan Alat Bukti Elektronik Dalam Hukum Acara Perdata | Oleh : Drs. Muntasir, M.H.P (15/7).” Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama MA RI, July 15, 2022. https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/kedudukan-alat-bukti-elektronik-dalam-hukum-acara-perdata?utm_source=chatgpt.com.

“Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik | Database Peraturan | JDIH BPK.” Accessed October 18, 2026. https://peraturan.bpk.go.id/Read/304338/Perma%20Nomor%207%20Tahun%202022.pdf.

Rizqiya, Anis, and Muh Afif Mahfud. “Perkembangan Cyber Notary di Indonesia dan Kekuatan Pembuktian Akta Notaris dalam Era Digital.” Notarius 17, no. 3 (2024): 2430–48. https://doi.org/10.14710/nts.v17i3.65792.

Siswanto, Carissa Amanda, Septhian Eka Adiyatma, Uche Nnawulezi, and Jacques Kabano. “LEGAL RECOGNITION OF ELECTRONIC NOTARIAL ACTS: A COMPARATIVE STUDY OF INDONESIA AND RWANDA.” Indonesia Private Law Review 6, no. 2 (2025): 147–58. https://doi.org/10.25041/iplr.v6i2.4686.

Soroinda, Disriani Latifah, and AARS Nasution. “Kekuatan Pembuktian Alat Bukti Elektronik Dalam Hukum Acara Perdata.” Jurnal Hukum & Pembangunan 52, no. 2 (2022): 384–405.

“Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024.” Accessed October 18, 2026. https://jdih.komdigi.go.id/produk_hukum/view/id/884/t/undangundang+nomor+1+tahun+2024.

“UU No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris - JDIH BPK.” Accessed October 18, 2026. https://peraturan.bpk.go.id/Details/38565/uu-no-2-tahun-2014.

“UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.” Accessed October 18, 2026. https://peraturan.bpk.go.id/Details/38793/uu-no-48-tahun-2009.

Downloads

Published

2026-11-05

How to Cite

Pengujian Akta Autentik Elektronik di Peradilan Agama: Batas Diskresi Hakim dalam Mengatasi Degradasi Kekuatan Pembuktian Akta Notaris Era 4.0. (2026). Jurnal Cakrawala Akademika, 3(2), 483-493. https://doi.org/10.71417/jca.v3i2.2406

Most read articles by the same author(s)

Similar Articles

11-20 of 183

You may also start an advanced similarity search for this article.